TNGVOTE- Gelombang penolakan dari masyarakat terkait kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini semakin meluas.
Publik menilai keputusan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Besarnya penolakan akhirnya membuat DPR menarik sebagian fasilitas. Per 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan senilai Rp50 juta resmi dihentikan. Berdasarkan daftar terbaru, total penghasilan anggota DPR kini berada di kisaran Rp65 juta per bulan.
Namun, perubahan kebijakan di tingkat pusat ternyata tidak diikuti secara seragam oleh daerah. Salah satunya terlihat di Kota Tangerang, di mana pendapatan anggota DPRD justru mencapai angka fantastis hingga Rp72 juta per bulan.
Rincian Pendapatan DPRD Kota Tangerang
Mengacu pada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2023, besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD terdiri dari berbagai komponen.
Beberapa tunjangan terbesar berasal dari perumahan, transportasi, dan komunikasi intensif. Berikut rinciannya:
- Tunjangan Perumahan
Ketua DPRD: Rp37,5 juta
Wakil Ketua: Rp34,25 juta
Anggota: Rp31,75 juta
- Tunjangan Transportasi
Ketua: Rp18,75 juta
Wakil Ketua: Rp18,5 juta
Anggota: Rp18 juta
- Uang Representasi
Ketua: Rp2,1 juta
Wakil Ketua: Rp1,68 juta
Anggota: Rp1,57 juta
- Tunjangan Keluarga
Untuk pasangan: Rp210 ribu (ketua), Rp168 ribu (wakil), Rp157.500 (anggota)
Untuk anak: maksimal dua orang
- Tunjangan Beras
Disamakan dengan PNS
- Uang Paket
Ketua: Rp210 ribu
Wakil Ketua: Rp168 ribu
Anggota: Rp157.500
- Tunjangan Jabatan
Ketua: Rp3,04 juta
Wakil Ketua: Rp2,43 juta
Anggota: Rp2,28 juta
- Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Ketua: Rp228.375
Wakil Ketua: Rp152.250
Anggota: Rp91.350
- Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)
Rp14,7 juta untuk semua pimpinan dan anggota
- Tunjangan Reses Rp14,7 juta setiap kali melaksanakan reses
Jika ditotal, pendapatan seorang anggota DPRD Kota Tangerang bisa mencapai Rp72.241.850 per bulan.
Kontras dengan Kondisi Masyarakat
Besarnya angka tersebut kembali memicu perdebatan publik. Di satu sisi, wakil rakyat di daerah mengklaim bahwa tunjangan diperlukan untuk mendukung tugas representasi. Namun di sisi lain, masyarakat menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan kondisi warga yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Perbedaan kebijakan gaji dan tunjangan antara DPR pusat dan DPRD daerah diperkirakan akan menjadi sorotan utama ke depan, terutama terkait transparansi anggaran dan keadilan sosial.
