TNGVOTE- Polemik pemangkasan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memanas. Bukan hanya memecah opini publik dan DPRD, isu ini juga menimbulkan perbedaan sikap di internal pemerintahan.
Gubernur Banten Andra Soni menilai pemangkasan tukin merupakan langkah efisiensi yang harus ditempuh Pemprov Banten, sejalan dengan arahan Presiden untuk menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi fiskal.
“Dalam perubahan ini ada efisiensi, salah satunya melalui tukin dan beberapa kegiatan yang didrop. Karena tidak boleh menaikkan pajak masyarakat, maka ada koreksi di situ,” kata Andra, Rabu (10/9).
Meski enggan menyebut besaran angka pemangkasan, Andra menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang meminta agar APBD lebih berpihak pada kebutuhan publik.
“Banyak hal yang harus disesuaikan, aspirasi masyarakat juga kita harus dengarkan, dan nanti kita akan sama-sama membahas lebih lanjut dengan DPRD,” jelasnya.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah. Ia secara tegas menolak wacana pemangkasan tukin dan menyebut tunjangan tersebut merupakan hak ASN yang harus dihormati sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.
“Semua kita rangkul, semua kita efektifkan termasuk tukin. Nah tukin pun ini harus kita pertahankan, kalau perlu dinaikan. Apa alasannya? Itu kan bagian kinerja, malah mereka nggak naik-naik loh tukinnya. Udah lima tahun lebih nggak naik-naik. Harga pokok udah naik, bahan bakar udah naik. Mereka nggak naik-naik tukinnya,” tegas Dimyati.
Ia menambahkan, jika memang diperlukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan lewat evaluasi berbasis kinerja, bukan pemotongan serentak.
“Kalau nggak sebanding kinerjanya kita dorong, nanti kita evaluasi yang kinerjanya kurang bagus, ya kita tidak berikan tukin satu bulan, dua bulan gitu. Tidak harus dipukul rata semua,” ujarnya.
Dimyati juga mengungkapkan bahwa Pemprov Banten kini tengah merancang sistem penilaian lebih ketat melalui pembentukan tim khusus.
“Kita nanti akan membuat tim penilaian kinerja birokrasi. Ada tim pengawasan, tim pengadaan, dan sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat dulu,” katanya.
Polemik tukin ASN ini diprediksi akan terus berlanjut, mengingat DPRD juga akan ikut membahas arah kebijakan efisiensi APBD 2025. Publik pun menunggu, apakah Pemprov Banten akan memilih jalur pemangkasan serentak seperti usulan Gubernur, atau skema evaluasi berbasis kinerja sebagaimana ditegaskan Wakil Gubernur.
