TNGVote – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menegaskan penolakannya terhadap usulan memasukkan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara dan Tangerang Tengah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025–2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Soma dalam rapat finalisasi RPJMD bersama DPRD Kabupaten Tangerang, sebagaimana terekam dalam video yang diterima Portal Desa, dan dikutip pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Kaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru seperti yang disampaikan ketua pansus, kita sepakat tidak perlu secara eksplisit dituangkan dalam RPJMD. Nanti akan menjebak kita semua,” ujar Soma.
Ia mengingatkan bahwa lebih dari 300 daerah di Indonesia saat ini masih mengantre untuk menjadi DOB dan proses tersebut belum dapat berjalan karena moratorium belum dicabut. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil turut menjadi pertimbangan.
“Banyak faktor yang bisa menjebak kita kalau hal ini dituangkan secara eksplisit. Saya sepakat, kata-katanya diperhalus saja menjadi ‘pengembangan wilayah’,” pungkasnya.
Namun, sikap tersebut berseberangan dengan pandangan DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya dari Fraksi NasDem. Anggota pansus, Chris Indra Wijaya, justru mendesak Pemkab untuk bersikap terbuka dan tegas terhadap pencantuman DOB dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Menurut saya sudah waktunya kita buka secara terang benderang soal DOB Tangerang Utara. Ini sudah dicetuskan sejak era Bupati Ismet Iskandar hingga Zaki Iskandar,” kata Chris.
Chris juga menyerahkan kajian pemekaran wilayah dari Badan Pemekaran Daerah (Bapeda) Tangerang Utara kepada pihak eksekutif sebagai bahan pertimbangan.
“Saya mewakili teman-teman dari Tangerang Utara menyerahkan kajian pemekaran ini, dan berharap Tangerang Tengah dan Tangerang Utara dimasukkan ke dalam RPJMD,” tegasnya.
